Kegiatan ekspor pasir laut bisa mengecam ekosistem serta kehadiran warga lokal. Pengamat bahari dari Jalinan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center( ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa, menegaskan para pihak kalau PP No 26 Tahun 2023 lebih mengarah memprioritaskan profit ekonomi dalam pengurusan pangkal energi laut, paling utama dalam kondisi hasil pengendapan laut. Perihal ini malah memunculkan bentrokan dengan Artikel 56 UU No 32 tahun 2014 mengenai Maritim, yang dengan cara akurat menekankan berartinya proteksi area laut selaku prioritas penting.
“ Dari itu disimilaritas antara kedua regulasi ini memantulkan tantangan yang dialami Indonesia dalam menyamakan antara keinginan ekonomi serta pelanggengan area, paling utama di area pantai serta laut,” nyata Hakeng di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Ditambahkan olehnya kalau dalam perspektif hukum area, ketidaksesuaian antara PP No 26 Tahun 2023 serta UU Maritim menerangi perkara pokok dalam kerangka regulasi Indonesia. Perihal ini dipaparkan pula dengan amat gamblang oleh Hakeng dalam riset terakhir yang dicoba olehnya, yang setelah itu dituangkan dalam wujud Disertasi yang bertajuk“ Kajian Yuridis kepada Pengurusan Pangkal Energi Laut dalam Peraturan Penguasa No 26 Tahun 2023 Bersumber pada Proteksi Kelestarian Maritim”
Dalam kondisi yuridis normatif, riset Hakeng memakai pendekatan perundang- undangan serta permasalahan buat menerangi ketidakselarasan antara regulasi serta kenyataan alun- alun. Metode analisa itu amat menolong dalam mengorganisir serta menyusunkan informasi, alhasil membagikan cerminan yang nyata mengenai bentrokan regulasi, akibat area, serta pembedaan yang terjalin. Dimana ditemui dalam riset ini kalau dibutuhkan perbaikan serta penguatan hukum yang lebih jelas buat membenarkan kalau pengurusan pangkal energi laut bisa dicoba dengan cara berkepanjangan, dengan memikirkan kebutuhan area serta warga lokal.
Berikutnya Hakeng menarangkan kalau perbaikan itu pula wajib didasarkan pada amatan objektif serta masukan dari bermacam pihak.
“ Supaya sanggup mengakomodir kebutuhan yang beraneka ragam, dan meminimalisir kemampuan bentrokan di era kelak,” nyata Hakeng seraya meningkatkan kalau Hukum yang sepatutnya jadi bimbingan penting dalam pengurusan pangkal energi laut, malah terpinggirkan oleh peraturan penguasa yang lebih fokus pada pandangan ekonomi.
“ Situasi ini memunculkan persoalan hal prioritas penguasa dalam mencegah area laut, paling utama dalam mengalami titik berat pembangunan ekonomi yang lalu bertambah,” jelas. Marcellus Hakeng berlaku seperti salah satu Pengajar dari Perhimpunan Mahasiswa Hirau Hukum( PMPH). Ilustrasi jelas dari bentrokan regulasi ini, imbuh. Hakeng, bisa diamati pada permasalahan penambangan pasir laut bawah tangan di Batam serta Tanjung Gedung Karimun.
“ Kasus- kasus ini membuktikan lemahnya penguatan hukum, yang diisyarati dengan ketidakadilan dalam pemberian ganjaran kepada pelakon bawah tangan. Kerap kali, pelakon dengan daya ekonomi besar sanggup lulus dari jeratan hukum ataupun menyambut ganjaran yang enteng, sedangkan kehancuran area yang disebabkan amat penting,” ucap. Hakeng.
Kejadian ini, lanjut. Hakeng, membuktikan terdapatnya kesenjangan dalam penguatan hukum yang lebih mengutamakan pandangan ekonomi dari proteksi area.
“ Hingga akibat area dari penambangan pasir laut tanpa permisi amat mengganggu situasi ekosistem laut. Kegiatan ini mengganti pola pengendapan laut serta mengganggu lingkungan pantai yang berarti untuk keberlanjutan ekosistem laut,” tegas. Marcellus Hakeng.
Tidak hanya itu, kontaminasi dampak kegiatan itu pula memperparah situasi area laut, memesatkan demosi pangkal energi biologi laut, serta tingkatkan resiko musibah alam semacam abrasi serta erosi tepi laut. Penguatan hukum yang tidak efisien kepada pelakon penambangan bawah tangan ini terus menjadi memperburuk permasalahan area laut yang telah terdapat. Situasi ini diperburuk oleh terdapatnya kebijaksanaan eksklusif yang terlihat dalam PP No 26 Tahun 2023, yang tidak mengakomodir kebutuhan warga lokal dalam pengurusan pangkal energi laut.
“ Peraturan ini lebih doyong menata perizinan untuk pelakon upaya besar, sedangkan warga lokal yang hidup dari laut kerap kali tidak mempunyai akses yang serupa. Pembedaan ini memperburuk kesenjangan sosial serta ekonomi, di mana warga lokal yang tergantung pada pangkal energi laut buat kehidupan tiap hari kerap kali tereleminasi serta tidak dilibatkan dalam cara pengumpulan ketetapan,” dempak. Hakeng.
Kegiatan ekspor pasir laut
Buat menanggulangi permasalahan ini, lanjut. Hakeng, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dalam pembuatan regulasi yang mengaitkan kesertaan aktif warga lokal dan pengelola kebutuhan terpaut.
Tahap ini berarti buat membenarkan kalau kebijaksanaan yang diperoleh tidak cuma membela pada kebutuhan ekonomi besar, namun pula mencermati keinginan warga yang menggantungkan hidupnya pada kelestarian pangkal energi laut,” ucapnya seraya menekankan kalau pendekatan yang lebih holistik ini pula hendak mendesak pengurusan pangkal energi laut yang berkepanjangan, selaras dengan tujuan waktu jauh dalam melindungi penyeimbang ekosistem laut.
Viral indonesia masuk ke piala dunia => Argo4d